OSIS SMP KESATUAN 1 SAMARINDA

Rabu, 08 Desember 2010

are we Beautifull.?.....
pasti ya..... ini lah kami orang kalimantan asli, disamping kami adalah pendatang.
tapi kami bisa hidup rukun lhooo....
inilah Indonesia......
Bhineka tunggal Ika..............
Berbeda- beda tetap satu juga

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

INFORMASI PSB SMP KESATUAN 1 SAMARINDA

A. Rincian Biaya :

1. Uang Gedung Rp. 1.500.000,- *)

2. Dana Pengembangan Rp. 400.000,-

3. SBP & OSIS Bulan Juli 2010 Rp. 140.000,-

4. Perpustakaan Rp. 18.000,-

5. MOS Rp. 50.000,- +

Jumlah Rp. 2.108.000,-

( Dua Juta Seratus delapan Ribu Rupiah )

B. Seragam Sekolah Yang Harus Disiapkan Siswa/i:

1. Seragam putih lengan pendek putra/putri

2. Celana panjang biru & putih untuk putra

3. Rok panjang biru & putih untuk putri

4. Topi biru polos untuk putra/putri

5. Dasi biru panjang untuk putra/putri

6. Kaos kaki putih polos untuk putra/putri

7. Sepatu warna hitam polos untuk putra/putri

8. Seragam batik & olah raga dapat dibeli disekolah setelah siswa dinyatakan diterima.

C. Keterangan :

1. Uang gedung dapat dibayar 50% atau Rp. 750.000,- ,sisanya 50% dapat diangsur selama 5 (lima) bulan/ 1 semester. Jadi Biaya awal masuk minimal dapat dibayar Rp. 2.108.000 - Rp. 750.000 = Rp. 1.358.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

2. Apabila terjadi pembatalan biaya masuk PSB setelah lebih dari 10 hari tanggal pembayaran biaya yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Dan atau kurang dari 10 hari tanggal pembayaran akan dikenakan potongan 25% dari biaya yang sudah dibayarkan.

3. Anak guru dan karyawan YSM mendapatkan potongan 50% dan Yayasan Asih Manuntung mendapatkan potongan 25% dari biaya gedung,dana pengembangan dan SBP yang telah diatur oleh BPP-YSM.

4. Apabila ada yang kurang jelas dapat ditanyakan langsung ke Panitia PSB SMP Kesatuan 1 Samarinda.

Artikel Pendidikan By Mr. Cecep

Menurut saya kurikulum siswa-siswi SMP SMU terlalu padat, dan terlalu banyak mempelajari hal-hal yang tidak perlu. Sebaiknya kurikulum atau sekolah sebelum tingkat perguruan tinggi hanya membahas hal-hal yang perlu dipahami oleh anak seumur tersebut. Misalnya tentang DNA, menurut saya belum perlu dikenalkan pada anak SMU, misalnya sampai transkripsi dan translasi tingkat sel, karena anak masih sulit menerima teori yang tidak terindra oleh mereka, atau pelajaran fisika tentang radioisotop, karena anak-anak tidak memperoleh gambaran jelas mengenai hal ini, akibatnya hanya menambah pusing saja.

Akhirnya dengan sekolah bukan tambah pintar, tapi pikirannya bertambah berat. Seyogyanya negara menciptakan kurikulum seperlunya untuk siswa sltp-smu, seperti kalo yang muslim diajarkan kemantapan akidah dan ilmu-ilmu islam lainnya yang hukumnya fardlu ain, dan beberapa jenis ketrampilan yang berubah-ubah sesuai kebutuhan masyarakat,sedangkan pelajaran yang rumit diberikan diperguruan tinggi, sesuai bakat dan minatnya. Disinilah siswa akan mendalami suatu ilmu tertentu yang sesuai minat. Juga hendaknya pemerintah hanya membuka perguruan-perguruan tinggi dengan jurusan yang diperlukan oleh dunia kerja,sehingga tidak ada lulusan perguruan tinggi yang menganggur.Jadi siswa tidak perlu mempelajari hal-hal yang tidak dapat dipraktekkan. Dengan kata lain sudah banyak biaya ,tenaga, serta waktu untuk belajar, tapi tak ada gunanya.

Relevansi Pendidikan Agama Di Sekolah

RUU Sisdiknas yang akan disahkan menjadi UU Sisdiknas mendapat banyak catatan kritis dari berbagai pihak yang peduli dengan pendidikan di negara kita. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah masalah penekanan pada pendidikan agama dan ketaqwaan yang diberikan porsi terlalu basar, karena hal itu dikhawatirkan akan mereduksi hakekat dan tujuan pendidikan itu sendiri. Memang, tujuan pendidikan lebih luas dan kompleks ketimbang hanya pembelajaran agama.

Pada konteks saat ini, dimana kesetaraan, penghargaan terhadap HAM, dan kesadaran terhadap pluralitas masyarakat menjadi tuntutan, maka pertanyaan yang timbul adalah masih relevankah pengajaran agama pada lembaga pendidikan? Padahal kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa pembelajaran agama di sekolah justru melahirkan individu-individu yang sempit, yang hanya mau menerima kebenaran moral dari agamanya, yang menjadikan agamanya sebagai patokan tertinggi kebenaran dan pada gilirannya tidak mau menerima dimensi-dimensi kebenaran dari agama lain. Kita juga sulit mengelak ketika agama dinyatakan sebagai determinan pemecah-belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Penulis melihat bahwa pendidikan agama hanyalah sebuah indoktrinasi yang tidak mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis.

Para pemuka agama dan guru-guru agama seharusnya malu ketika melihat begitu mudahnya kerusuhan massa terjadi begitu isu agama dihembuskan. Masyarakat kita menerima nilai-nilai agama melalui sosialisasi yang dilakukan para pemimpin dan guru-guru agama tanpa melihat konteks yang plural, akibatnya begitu satu agama bersinggungan dengan agama lain gejolak mudah sekali terjadi, bagaimana pemahaman agama hanya menumbuhkan balas dendam bukannya mencintai sesama manusia.

Pembelajaran agama kerap kali mencerabut individu dari lingkungannya, peserta didik diajarkan bahwa orang seagama adalah saudara, padahal dalam kehidupan sehari-hari peserta didik bukan hanya bergaul dengan orang seagama, bagaimana posisi orang yang tidak seagama? Tentu saja ini hanyalah sebuah contoh kecil dan masih banyak contoh lain yang tidak menunjukkan relevansi pendidikan agama. Membebankan pembelajaran agama pada lembaga pendidikan juga rawan terhadap politisasi agama dimana agama hanya sebagai alat mempertahankan kekuasaan dengan melegitimasi kekuasaan melalui nilai-nilai keagamaan. Saat ini bukan pembenahan pembelajaran agama yang perlu diperhatikan tetapi merekonstruksi tujuan pendidikan secara menyeluruh. Memang, etika dan moral adalah hal penting yang harus menjadi perhatian dalam muatan pendidikan, tentu saja etika yang menghargai pluralitas masyarakat, penghargaan terhadap hak asasi manusia, membentuk berpikir kritis terhadap sistem yang menindas, serta kontekstual dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Kalau mau konsisten dengan tujuan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa maka pendidikan juga harus dibebaskan dari indoktrinasi yang pada akhirnya hanya menghasilkan truth claim serta membunuh pikiran-pikiran cerdas dan kritis.

Penulis agaknya sepakat dengan apa yang diutarakan oleh Luthfi Assyaukanie (Kompas 15 Maret 2003) bahwa apa yang menjadi persoalan sebenarnya adalah kita terlalu membesar-besarkan peran pendidikan agama dalam membentuk moral bangsa. Padahal bagaimana korelasi kedua hal tersebut masih belum dapat dibuktikan, bahkan saat ini menunjukkan kenyataan yang berkebalikan. Adalah ironis bahwa Indonesia adalah negara beragama yang menekankan pendidikan agama dalam sistem pendidikannya tetapi masuk dalam kategori negara terkorup. Para pemimpin kita tak diragukan lagi pehamannya terhadap nilai-nilai agama, tetapi perilaku yang ditunjukkan sangat jauh menyimpang dari nilai-nilai yang dicita-citakan tersebut.

Kelompok fundamentalis Islam menyatakan bahwa kegagalan pengajaran agama membentuk moral di Indonesia adalah karena agama yang disampaikan dalam pendidikan saat ini telah jauh melenceng dari jalan yang benar seperti yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, karena itu meskipun Indonesia memiliki jumlah umat Islam terbesar tetapi memiliki moral terburuk. Anggapan ini sebenarnya tak lebih dari ungkapan frustasi melihat gagalnya pengajaran agama di lembaga pendidikan. Betapa tidak, cobalah kita berkaca pada negara lain yang lebih sekular, ternyata tata kehidupan mereka lebih tidak korup, lebih bersih dan ber-etika.

Tidaklah berlebihan apa yang diungkapkan oleh Luthfi Assyaukanie bahwa kita tidak bisa membesar-besarkan peran pendidikan agama dalam masalah moralitas dan etika. Masalah moralitas dan etika seharusnya bukan hanya termuat pada pelajaran agama saja tetapi pada semua mata pelajaran, mata pelajaran agama seharusnya menjadi mata pelajaran pilihan saja yang boleh diambil atau tidak oleh peserta didik. Penulis berpendapat bahwa agama adalah wilayah privat, karena itu pembelajaran agama seharusnya menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Kalau kita benar-benar ingin mewujudkan tata kehidupan yang demokratis maka mestinya kebebasan yang dimiliki masyarakat bukan hanya kebabasan untuk memilih agama tetapi juga kebebasan untuk tidak memilih agama.

RUU sisdiknas yang diusulkan oleh DPR dalam salah satu pasalnya menyebutkan "setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya...." Seharusnya diubah diperluas dengan menyebutkan bahwa peserta didik berhak untuk memilih mangambil atau tidak palajaran agama di suatu lembaga pendidikan, begitu juga lembaga pendidikan tidak harus menawarkan pelajaran agama.

Sudah saatnya lembaga pendidikan mejadi sebuah lembaga yang membebaskan. Membebaskan masyarakat dari sistem yang menindas, membebaskan manusia dari doktrin yang justru mencabut dirinya dari realitas. Penulis tidak bermaksud untuk merendahkan peran dan posisi agama dalam kehidupan masyarakat, tetapi paling tidak menggugah kita untuk merefleksikan kembali apa yang kita harapkan dan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran agama selama ini, dan pada gilirannya kita dapat menimbang apakah mewajibkan pendidikan agama pada lembaga pendidikan (sekolah) masih relevan?

SMP KESATUAN 1 SAMARINDA

Laman

Rabu, 08 Desember 2010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Cintailah Alam Kita

Mengenai Saya

Arsip Blog