OSIS SMP KESATUAN 1 SAMARINDA: Desember 2010

Kamis, 09 Desember 2010

Penutupan LDK OSIS ..
penutupan LDK di akhiri dengan doa ..
semoga saja OSIS tahun ini bisa
menjabat dengan baik sesuai apa yang
di inginkan . Aminn

mengatakan sumpah dan janji OSIS

Rabu, 08 Desember 2010

are we Beautifull.?.....
pasti ya..... ini lah kami orang kalimantan asli, disamping kami adalah pendatang.
tapi kami bisa hidup rukun lhooo....
inilah Indonesia......
Bhineka tunggal Ika..............
Berbeda- beda tetap satu juga

Selasa, 07 Desember 2010

ini Ceritanya lagi belajar jualan heee.....heeee...

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA OSIS SMP KESATUAN 1 SAMARINDA

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
OSIS SMP KESATUAN 1 SAMARINDA

BAB I
UMUM

Pasal 1
Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan

a. Organisasi ini bernama Organisasi Siswa Intra Sekolah SMP KESATUAN 1 SAMARINDA disebut OSIS SMP KESATUAN 1 SAMARINDA.

b. Organisasi ini didirikan untuk waktu yang ditentukan

c. OSIS SMP KESATUAN 1 SAMARINDA berkedudukan di Samarinda Jl.Ruhui Rahayu 1, No. 30 Samarinda Ulu 75123

Pasal 2
Dasar dan Asas

a. Organisasi ini berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945

b. Organisasi ini berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong

Pasal 3
Tujuan

a. Organisasi ini bertujuan mempersiapkan siswa sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, kepribadian dan budi luhur.

b. Organisasi ini bertujuan melibatkan siswa dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara serta pelaksanaan pembangunan nasional

c. Organisasi ini bertujuan membina siswa berorganisasi untuk pengembangan kepemimpinan

Pasal 4
Sifat Organisasi

Organisasi ini bersifat intra sekolah dan merupakan satu – satunya wadah yang menampung kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang menunjang kurikulum yang sah mewakili siswa dari sekolah tersebut.

Pasal 5
Bentuk Organisasi

Organisasi ini berbentuk kesatuan

Pasal 6
Lambang

Lambang OSIS bersifat nasional dan digunakan bersama-sama dengan lembaga sekolah lainnya

Pasal 7
Keanggotaan

a. Anggota organisasi ini adalah siswa SMP KESATUAN 1 Samarinda

b. Keanggotaan berakhir apabila siswa tidak menjadi siswa lagi atau meninggal dunia.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban

Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam OSIS

Pasal 9
Keuangan

Keuangan organisasi ini diperoleh dari iuran anggota dari iuran anggota yang besarnya ditentukan melalui pengurus OSIS lengkap dan sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat serta usaha – usaha lain yang sah.

BAB II
PasaL 10
PERANGKAT ORGANISASI

Perangkat organisasi terdiri dari:
a. Musyawarah Perwakilan Kelas, disingkat MPK
b. Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah
c. Majelis Pembimbing OSIS, disingkat MBO.

BAB III
Pasal 11
Musyawarah Perwakilan Kelas

a. Anggota-anggota MPK adalah merupakan perwakilan kelas, sehingga setiap kelas dari sekolah yang bersangkutan memiliki wakilnya yang duduk dalam MPK.

b. sebelum sah menjadi anggota MPK, setiap anggota harus mengucapkan janji secara sungguh-sungguh dihadapan kepala sekolah atau dihadapan pejabat yang ditunjuk/dikuasakan oleh kepala sekolah untuk mengambil janji

c. Perumusan bunyi janji diatur tersendiri secara nasional

d. MPK bertanggung jawab kepada kepala sekolah

Pasal 12

MPK menetapkan anggaran rumah tangga (ART) dan garis-garis besar program kegiatan (GBPK) OSIS di sekolah dan disahkan oleh kepala sekolah

BAB IV
Pasal 13
Pengurus OSIS

a. OSIS dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu oleh seorang wakil ketua yang disebut MITRATAMA dan MITRAMUDA

b. Ketua dan wakil ketua OSIS harus warga negara indonesia yang duduk dikelas VII dan VIII dan tidak kelas terakhir

c. Ketua dan wakil ketua OSIS dipilih oleh MPK dengan suara terbanyak

d. Pengurus OSIS bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan kepada MPK dalam suatu musyawarah yang dilakukan oleh MPK

Pasal 14

a. Ketua dan wakil ketua OSIS bekerja menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

b. Dalam melakukan kewajiban ketua dan wakil ketua OSIS dibantu oleh para pembantunya

c. Ketua dan wakil ketua OSIS memegang jabatannya selama satu tahun

d. Didalam melaksanakan tugasnya pengurus OSIS dibimbing oleh pembimbing

Pasal 15

a. Ketua dan wakil ketua OSIS mendapat petunjuk pelaksanaan untuk menjalankan peraturan sebagaimana mestinya

b. Ketua dan wakil ketua OSIS didalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibimbing oleh pembimbing

Pasal 16

Jika Ketua dan Wakilketua OSIS meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh anggota pengurus lainnya yang ditetapkan oleh kepala sekolah

Pasal 17

Sebelum memangku jabatannya, ketua dan wakil ketua mengucap janji dengan sungguh-sungguh dengan tuntunan kepala sekolah selaku ketua majelis pembimbing dihadapan sidang lengkap MPK sebagai berikut:

JANJI KETUA DAN WAKIL KETUA

Atas dasar kehormatan, kami berjanji:

1. Akan menjalankan selaku ketua dan /atau wakil ketua dengan sungguh-sungguh

2. Akan menjalankan semua ketentuan sesuai dengan Anggaran Dasar sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan penuh tanggung jawab sebagai banti kami kepada sekolah, bangsa dan negara

3. Akan menjalankan tugas kami dengan jiwa persatuan dan kesatuan atas dasar semoga Tuhan Yang Maha Esa meridoi janji kami ini dengan taufiq dan hidayah-Nya.

Pasal 18

ketua OSIS mengangkat dan memberhentikan pembantunya atas persetujuan kepala sekolah.

BAB V
Pasal 19

Majelis Pembimbing OSIS

1. Majelis pembimbing OSIS merupakan badan pembimbing OSIS yang beranggotakan guru-guru yang ditetapkan oleh kepala sekolah

2. Majelis pembimbing OSIS dipimpin/diketuai oleh kepala sekolah

Pasal 20

Majelis pembimbing wajib memberikan pembimbingan secara terus menerus kepasa OSIS dalam melaksanakan tugasnya.

ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan lain yang sah

Samarinda, 27 Oktober 2010

Ketua OSIS Sekretaris,

Andre Piter Firda Amalia

Mengetahui,

Kepala Sekolah Pembina Osis,

Dra. Marninawati Asep Supriansyah, S.Pd

Langganan: Postingan (Atom)

INFORMASI PSB SMP KESATUAN 1 SAMARINDA

A. Rincian Biaya :

1. Uang Gedung Rp. 1.500.000,- *)

2. Dana Pengembangan Rp. 400.000,-

3. SBP & OSIS Bulan Juli 2010 Rp. 140.000,-

4. Perpustakaan Rp. 18.000,-

5. MOS Rp. 50.000,- +

Jumlah Rp. 2.108.000,-

( Dua Juta Seratus delapan Ribu Rupiah )

B. Seragam Sekolah Yang Harus Disiapkan Siswa/i:

1. Seragam putih lengan pendek putra/putri

2. Celana panjang biru & putih untuk putra

3. Rok panjang biru & putih untuk putri

4. Topi biru polos untuk putra/putri

5. Dasi biru panjang untuk putra/putri

6. Kaos kaki putih polos untuk putra/putri

7. Sepatu warna hitam polos untuk putra/putri

8. Seragam batik & olah raga dapat dibeli disekolah setelah siswa dinyatakan diterima.

C. Keterangan :

1. Uang gedung dapat dibayar 50% atau Rp. 750.000,- ,sisanya 50% dapat diangsur selama 5 (lima) bulan/ 1 semester. Jadi Biaya awal masuk minimal dapat dibayar Rp. 2.108.000 - Rp. 750.000 = Rp. 1.358.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

2. Apabila terjadi pembatalan biaya masuk PSB setelah lebih dari 10 hari tanggal pembayaran biaya yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Dan atau kurang dari 10 hari tanggal pembayaran akan dikenakan potongan 25% dari biaya yang sudah dibayarkan.

3. Anak guru dan karyawan YSM mendapatkan potongan 50% dan Yayasan Asih Manuntung mendapatkan potongan 25% dari biaya gedung,dana pengembangan dan SBP yang telah diatur oleh BPP-YSM.

4. Apabila ada yang kurang jelas dapat ditanyakan langsung ke Panitia PSB SMP Kesatuan 1 Samarinda.

Artikel Pendidikan By Mr. Cecep

Menurut saya kurikulum siswa-siswi SMP SMU terlalu padat, dan terlalu banyak mempelajari hal-hal yang tidak perlu. Sebaiknya kurikulum atau sekolah sebelum tingkat perguruan tinggi hanya membahas hal-hal yang perlu dipahami oleh anak seumur tersebut. Misalnya tentang DNA, menurut saya belum perlu dikenalkan pada anak SMU, misalnya sampai transkripsi dan translasi tingkat sel, karena anak masih sulit menerima teori yang tidak terindra oleh mereka, atau pelajaran fisika tentang radioisotop, karena anak-anak tidak memperoleh gambaran jelas mengenai hal ini, akibatnya hanya menambah pusing saja.

Akhirnya dengan sekolah bukan tambah pintar, tapi pikirannya bertambah berat. Seyogyanya negara menciptakan kurikulum seperlunya untuk siswa sltp-smu, seperti kalo yang muslim diajarkan kemantapan akidah dan ilmu-ilmu islam lainnya yang hukumnya fardlu ain, dan beberapa jenis ketrampilan yang berubah-ubah sesuai kebutuhan masyarakat,sedangkan pelajaran yang rumit diberikan diperguruan tinggi, sesuai bakat dan minatnya. Disinilah siswa akan mendalami suatu ilmu tertentu yang sesuai minat. Juga hendaknya pemerintah hanya membuka perguruan-perguruan tinggi dengan jurusan yang diperlukan oleh dunia kerja,sehingga tidak ada lulusan perguruan tinggi yang menganggur.Jadi siswa tidak perlu mempelajari hal-hal yang tidak dapat dipraktekkan. Dengan kata lain sudah banyak biaya ,tenaga, serta waktu untuk belajar, tapi tak ada gunanya.

Relevansi Pendidikan Agama Di Sekolah

RUU Sisdiknas yang akan disahkan menjadi UU Sisdiknas mendapat banyak catatan kritis dari berbagai pihak yang peduli dengan pendidikan di negara kita. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah masalah penekanan pada pendidikan agama dan ketaqwaan yang diberikan porsi terlalu basar, karena hal itu dikhawatirkan akan mereduksi hakekat dan tujuan pendidikan itu sendiri. Memang, tujuan pendidikan lebih luas dan kompleks ketimbang hanya pembelajaran agama.

Pada konteks saat ini, dimana kesetaraan, penghargaan terhadap HAM, dan kesadaran terhadap pluralitas masyarakat menjadi tuntutan, maka pertanyaan yang timbul adalah masih relevankah pengajaran agama pada lembaga pendidikan? Padahal kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa pembelajaran agama di sekolah justru melahirkan individu-individu yang sempit, yang hanya mau menerima kebenaran moral dari agamanya, yang menjadikan agamanya sebagai patokan tertinggi kebenaran dan pada gilirannya tidak mau menerima dimensi-dimensi kebenaran dari agama lain. Kita juga sulit mengelak ketika agama dinyatakan sebagai determinan pemecah-belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Penulis melihat bahwa pendidikan agama hanyalah sebuah indoktrinasi yang tidak mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis.

Para pemuka agama dan guru-guru agama seharusnya malu ketika melihat begitu mudahnya kerusuhan massa terjadi begitu isu agama dihembuskan. Masyarakat kita menerima nilai-nilai agama melalui sosialisasi yang dilakukan para pemimpin dan guru-guru agama tanpa melihat konteks yang plural, akibatnya begitu satu agama bersinggungan dengan agama lain gejolak mudah sekali terjadi, bagaimana pemahaman agama hanya menumbuhkan balas dendam bukannya mencintai sesama manusia.

Pembelajaran agama kerap kali mencerabut individu dari lingkungannya, peserta didik diajarkan bahwa orang seagama adalah saudara, padahal dalam kehidupan sehari-hari peserta didik bukan hanya bergaul dengan orang seagama, bagaimana posisi orang yang tidak seagama? Tentu saja ini hanyalah sebuah contoh kecil dan masih banyak contoh lain yang tidak menunjukkan relevansi pendidikan agama. Membebankan pembelajaran agama pada lembaga pendidikan juga rawan terhadap politisasi agama dimana agama hanya sebagai alat mempertahankan kekuasaan dengan melegitimasi kekuasaan melalui nilai-nilai keagamaan. Saat ini bukan pembenahan pembelajaran agama yang perlu diperhatikan tetapi merekonstruksi tujuan pendidikan secara menyeluruh. Memang, etika dan moral adalah hal penting yang harus menjadi perhatian dalam muatan pendidikan, tentu saja etika yang menghargai pluralitas masyarakat, penghargaan terhadap hak asasi manusia, membentuk berpikir kritis terhadap sistem yang menindas, serta kontekstual dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Kalau mau konsisten dengan tujuan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa maka pendidikan juga harus dibebaskan dari indoktrinasi yang pada akhirnya hanya menghasilkan truth claim serta membunuh pikiran-pikiran cerdas dan kritis.

Penulis agaknya sepakat dengan apa yang diutarakan oleh Luthfi Assyaukanie (Kompas 15 Maret 2003) bahwa apa yang menjadi persoalan sebenarnya adalah kita terlalu membesar-besarkan peran pendidikan agama dalam membentuk moral bangsa. Padahal bagaimana korelasi kedua hal tersebut masih belum dapat dibuktikan, bahkan saat ini menunjukkan kenyataan yang berkebalikan. Adalah ironis bahwa Indonesia adalah negara beragama yang menekankan pendidikan agama dalam sistem pendidikannya tetapi masuk dalam kategori negara terkorup. Para pemimpin kita tak diragukan lagi pehamannya terhadap nilai-nilai agama, tetapi perilaku yang ditunjukkan sangat jauh menyimpang dari nilai-nilai yang dicita-citakan tersebut.

Kelompok fundamentalis Islam menyatakan bahwa kegagalan pengajaran agama membentuk moral di Indonesia adalah karena agama yang disampaikan dalam pendidikan saat ini telah jauh melenceng dari jalan yang benar seperti yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, karena itu meskipun Indonesia memiliki jumlah umat Islam terbesar tetapi memiliki moral terburuk. Anggapan ini sebenarnya tak lebih dari ungkapan frustasi melihat gagalnya pengajaran agama di lembaga pendidikan. Betapa tidak, cobalah kita berkaca pada negara lain yang lebih sekular, ternyata tata kehidupan mereka lebih tidak korup, lebih bersih dan ber-etika.

Tidaklah berlebihan apa yang diungkapkan oleh Luthfi Assyaukanie bahwa kita tidak bisa membesar-besarkan peran pendidikan agama dalam masalah moralitas dan etika. Masalah moralitas dan etika seharusnya bukan hanya termuat pada pelajaran agama saja tetapi pada semua mata pelajaran, mata pelajaran agama seharusnya menjadi mata pelajaran pilihan saja yang boleh diambil atau tidak oleh peserta didik. Penulis berpendapat bahwa agama adalah wilayah privat, karena itu pembelajaran agama seharusnya menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Kalau kita benar-benar ingin mewujudkan tata kehidupan yang demokratis maka mestinya kebebasan yang dimiliki masyarakat bukan hanya kebabasan untuk memilih agama tetapi juga kebebasan untuk tidak memilih agama.

RUU sisdiknas yang diusulkan oleh DPR dalam salah satu pasalnya menyebutkan "setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya...." Seharusnya diubah diperluas dengan menyebutkan bahwa peserta didik berhak untuk memilih mangambil atau tidak palajaran agama di suatu lembaga pendidikan, begitu juga lembaga pendidikan tidak harus menawarkan pelajaran agama.

Sudah saatnya lembaga pendidikan mejadi sebuah lembaga yang membebaskan. Membebaskan masyarakat dari sistem yang menindas, membebaskan manusia dari doktrin yang justru mencabut dirinya dari realitas. Penulis tidak bermaksud untuk merendahkan peran dan posisi agama dalam kehidupan masyarakat, tetapi paling tidak menggugah kita untuk merefleksikan kembali apa yang kita harapkan dan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran agama selama ini, dan pada gilirannya kita dapat menimbang apakah mewajibkan pendidikan agama pada lembaga pendidikan (sekolah) masih relevan?

SMP KESATUAN 1 SAMARINDA

Laman

Kamis, 09 Desember 2010

mengatakan sumpah dan janji OSIS

Rabu, 08 Desember 2010

Selasa, 07 Desember 2010

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA OSIS SMP KESATUAN 1 SAMARINDA

Cintailah Alam Kita

Mengenai Saya

Arsip Blog